Buol – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai NasDem, Nilam Sari Lawira (NSL), menegaskan bahwa data yang akurat menjadi kunci lahirnya kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 agar menghasilkan data yang berkualitas.
Hal itu disampaikan Nilam saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Sensus Ekonomi 2026 di Hotel Surya Wisata, Kabupaten Buol, Kamis (30/7/2026). Kegiatan ini juga merupakan rangkaian dari reses masa persidangan V DPR RI.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten II Pemerintah Kabupaten Buol, Syarif Pusadan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah, Imron Taufik J Musa, serta jajaran pemerintah.
“Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat. Pembangunan harus berangkat dari data, sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” terang Nilam.
Menurutnya, kualitas hasil sensus sangat ditentukan oleh proses pendataan di lapangan. Ia meminta seluruh petugas sensus menggali informasi secara maksimal agar potret kondisi ekonomi masyarakat dapat tergambar secara utuh.
“Kunci keberhasilan Sensus Ekonomi ada pada proses pengumpulan data. Petugas harus mampu menggali informasi secara maksimal dari masyarakat sehingga data yang dihasilkan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi capaian Provinsi Sulawesi Tengah yang saat ini menempati peringkat ketujuh nasional dalam progres pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sensus.
Nilam menambahkan, DPR RI saat ini tengah membahas revisi Undang-Undang Statistik yang telah berlaku selama kurang lebih 30 tahun. Sebagai anggota Panitia Kerja (Panja) Revisi UU Statistik, Nilam menilai pembaruan regulasi menjadi kebutuhan mendesak agar sistem statistik nasional mampu mengikuti perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi yang terus berubah.
“Undang-Undang Statistik yang berlaku saat ini sudah berusia sekitar tiga dekade. Revisi diperlukan agar regulasi tersebut mampu menjawab tantangan zaman, termasuk perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat,” jelasnya.
Nilam juga memberikan apresiasi kepada masyarakat Sulawesi Tengah yang dinilainya memiliki semangat kerja tinggi meskipun menghadapi tantangan geografis.
“Masyarakat Sulawesi Tengah adalah pekerja keras. Di tengah kondisi geografis yang tidak mudah, mereka tetap berjuang mengembangkan perekonomian daerah. Semangat ini harus didukung dengan kebijakan yang lahir dari data yang benar,” tuturnya.
Lanjut Nilam bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, BPS, petugas sensus, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk menghasilkan data yang berkualitas.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Imron Taufik J Musa, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menghadirkan pendekatan baru melalui pemanfaatan teknologi digital. Berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, sensus kali ini juga mencakup pendataan aktivitas ekonomi digital yang semakin berkembang.
“Sensus Ekonomi 2026 memanfaatkan digitalisasi dalam proses pendataan dan untuk pertama kalinya memasukkan ekonomi digital sebagai salah satu objek sensus. Langkah ini dilakukan agar data yang dihasilkan mampu menggambarkan perkembangan struktur ekonomi secara lebih komprehensif,” jelas Imron.
Ia mengungkapkan, hingga akhir Juli 2026, progres pelaksanaan Sensus Ekonomi di Kabupaten Buol telah mencapai sekitar 72 persen.
“Saat ini capaian Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Buol telah mencapai 72 persen dan kami optimistis target dapat tercapai sesuai jadwal,” tukas Imron.
Komentar